Selasa, 05 November 2013

Contoh Tajuk Rencana

Seriusnya Tragedi UN 2013
Amburadulnya pelaksanaan awal ujian nasional 2013 perlu diberikan perhatian serius. Tingkat kompleksitasnya jauh dari sekadar masalah teknis.
Ada beberapa faktor. Pertama, UN yang berlangsung sejak 2005 tetap menjadi perdebatan walaupun pemerintah terus melakukan perbaikan, di antaranya soal standar kelulusan dan pelaksanaan mengatasi kebocoran.
Kedua, praksis pendidikan di negeri ini tidak pernah lekang dari perdebatan dan kritik. Sebab, persoalannya menjadi persoalan bersama, ada rasa memiliki. Semua merasa butuh dan merasa tahu. Ini tentu hal positif. Namun, ketika dimasuki kepentingan politik praktis, persoalan praksis pendidikan pun menjadi persoalan.
Ketiga, amburadulnya UN 2013, tingkat menengah atas dan menengah pertama, merupakan klimaks dari banyak persoalan sebelumnya. Di antaranya kebijakan buku elektronik (e-book), program sertifikasi guru, dan kurikulum. Dari tiga kasus kontroversial itu, UN paling krusial, paling rumit, dan paling rentan terus dipersoalkan.
Dampak kerusakan pelaksanaan UN tidak hanya sekarang, tetapi juga nanti. Tidak hanya saat anak didik mengerjakan soal, tetapi juga psikologi ketakutan dan kualitas SDM. Padahal, persoalannya gampang dikenali. Naskah soal tak tersedia untuk 11 provinsi sebab belum selesai dicetak. Kebijakan memutuskan UN "jalan terus", setelah 22 provinsi berlangsung tiga hari, menyisakan sejumlah spekulasi yang masuk akal. Pertama, ketika UN sudah terselenggara di satu daerah, pada saat itu tingkat soliditas nihilnya kebocoran diragukan.
Spekulasi kedua, karena amburadulnya akibat pengadaan naskah (fisik), dan itulah implementasi, menemukan titik kesalahan jauh lebih mudah daripada mengatasi pro-kontra penting tidaknya UN. Diujilah seberapa jauh penanggung jawab UN, Menteri Mohammad Nuh, bersama seluruh perangkat kementerian teknisnya menjelaskan duduknya persoalan.
Kita berharap ada penyelidikan menyeluruh di balik kesemrawutan UN 2013. Hasilnya perlu disampaikan kepada masyarakat. Selidiki proses pengadaan dan pengiriman naskah dan unit mana yang sebenarnya paling bertanggung jawab. Dari hasil penyelidikan menyeluruh terhadap kesemrawutan UN 2013 itu, kita bisa melihat apakah reformasi birokrasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah berjalan atau belum.
Kita yakin Irjen Kemdikbud Haryono Umar, mantan Wakil Ketua KPK, yang memimpin investigasi UN 2013, akan mampu mengungkapkan kesemrawutan pelaksanaan UN 2013 serta menemukan jawaban mengapa UN 2013 bisa bermasalah.
Senyampang itu, lakukan perbaikan pelaksanaan UN SMP dan SD agar berjalan lancar. Kalau kacau terus, di tahun 2020-2030, ketika 100 tenaga usia produktif membiayai 44 tenaga nonproduktif, kita kehilangan kesempatan memetik bonus demografi.

Oh, Indonesia kita!


(Tajuk Rencana Kompas, 19 April 2013)